Komisi V DPR RI mendukung penyelesaian pengembangan Pelabuhan Laut Murhum di Kota Bau Bau, Kabupaten Buton, Sulawesi Tenggara. Pasalnya aktivitas di salah satu kawasan strategis di Indonesia Timur ini terus menunjukkan peningkatan baik penumpang maupun barang.

"Dengan melihat situasi di lapangan ini, kami akan rekomendasikan ke pemerintah supaya pembangunan pelabuhan di Kota Baubau ini tidak hanya dilanjutkan, tapi diselesaikan. Jadi harus ada target dari pemerintah, seberapa lama penyelesaiannya," kata Ketua Komisi V Laurens Bahang Dama saat melakukan kunjungan spesifik ke lokasi Pelabuhan Laut Murhum, Rabu (11/12/13).

Ia menyayangkan kurangnya perhatian pemerintah terbukti pejabat dari Kementerian Perhubungan belum pernah mengunjungi lokasi ini. Baginya kunjungan itu penting untuk dapat mengetahui persoalan sebenarnya di lapangan seperti yang dilaporkan kepada Tim Komisi V. "Kalau dari pemerintah atau dirjen belum datang untuk meninjau dan melihat pelabuhan ini, lebih baik ditutup buku saja,” tegasnya.

Politisi Fraksi PAN ini menambahkan Pelabuhan Laut Murhum Kota Baubau ini sangat strategis, dapat menghubungkan Makassar, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Utara, Maluku Utara  hingga Maluku. Itulah sebabnya pengembangannya harus lebih baik, apalagi pelabuhan ini menjadi pelabuhan pengumpul, baik dari dermaga, terminal dan fasilitas-fasilitas lainnya. "Pelabuhan ini sebaiknya dikembangkan sesuai ciri daerah, menunjukkan kebesaran pelaut kita. Apalagi nenek moyang kita terkenal sebagai pelaut ulung," imbuhnya.

Ia juga mengaku, pihaknya akan secepatnya mengirimkan surat kepada Menteri Perhubungan, khususnya Dirjen Perhubungan Laut untuk segera menyelesaikan pembangunan pelabuhan laut ini.

“Kita melihat kondisi langsung di lapangan, yang harus dilakukan adalah penyelesaian pembangunan pelabuhan ini. Ini menjadi hak di Kawasan Timur, karena kawasannya yang strategis dan ini merupakan kerajaan tertua di Buton,” ujarnya.

Politisi dari Dapil Nusa Tenggara Timur (NTT) ini menyatakan kebijakan APBN 2014 adalah untuk menyelesaikan pelabuhan-pelabuhan yang sudah masuk di anggaran, dari 2010 hingga 2014. Selain itu pemerintah juga akan membangun banyak pelabuhan, namun di satu sisi masih menyelesaikan pekerjaan yang masih berjalan.

“Di tahun depan, banyak sekali pelabuhan-pelabuhan kita mau bangun baru, padahal banyak yang harus diperhatikan penyelesaian dan lanjutannya. Yang perlu diperhatikan dengan serius adalah persoalan tanah. Pasalnya, pembebasan tanah sering menjadi permasalahan. Sehingga pembangunan dapat diselesaikan dengan baik di tahun 2014,” tekan Laurens.

Kunjungan spesifik Komisi V DPR RI dalam rangka peninjauan Infrastruktur dan Akses Transportasi ke Kota Baubau dan Kabupaten Buton, Provinsi Sulawesi Tenggara terdiri atas 9 orang, dipimpin Ketua Komisi V Laurens Bahang Dama disertai sejumlah anggota lintas fraksi yakni Bahrum Daido dan Usmawarnie Peter (F-PD); Sadarestuwati (F-PDIP); Mahfudz Abdurrahman dan Abdul Hakim (F-PKS); Hanna Gayatri (F-PAN); dan Nur Iswanto (F-Gerindra). (iw)/foto:iwan armanias/parle.